BIREUEN- LensaAceh.id - Transparansi proyek pemerintah kembali menjadi sorotan. Papan informasi proyek rehabilitasi gedung UGD Puskesmas Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, ditemukan hanya tersandar di bagian belakang bangunan, bukan dipasang secara terbuka di lokasi pekerjaan.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan publik: mengapa informasi mengenai anggaran, pelaksana, dan masa pengerjaan proyek tidak ditampilkan secara jelas di lokasi.
Berdasarkan penelusuran media pada Senin (26/10/2026) pagi, proyek rehabilitasi yang berada di bawah Dinas Kesehatan itu memiliki nilai kontrak Rp192.684.000, bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
Proyek dengan nomor kontrak 400.7.5.5/86.2/SPK/2026 tersebut dikerjakan oleh CV Iska Jaya, dengan pengawasan konsultan Joint Design Consultant. Masa pelaksanaan dimulai 14 September hingga 12 Desember 2026.
Papan Proyek Tidak Terpasang, Transparansi Dipertanyakan
Papan informasi proyek merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran negara, identitas pelaksana, sumber dana, serta jangka waktu pekerjaan.
Namun, temuan papan proyek yang tersandar di belakang bangunan menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi yang memastikan alasan papan informasi itu tidak dipasang di tempat yang mudah dilihat masyarakat. Karena itu, dugaan adanya unsur kesengajaan untuk menghindari pengawasan publik masih memerlukan klarifikasi pihak terkait.
Selain persoalan transparansi, kualitas pekerjaan juga perlu menjadi perhatian. Dugaan pengurangan volume material atau ketidaksesuaian spesifikasi tidak dapat disimpulkan tanpa pemeriksaan teknis dan dokumen pekerjaan. Pengawasan terhadap mutu bangunan tetap penting agar hasil rehabilitasi memenuhi standar dan aman digunakan masyarakat.
Upaya Konfirmasi Belum Mendapatkan Jawaban
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, media berupaya memperoleh keterangan dari pihak pelaksana dan pejabat terkait. Namun, nomor kontak kontraktor belum berhasil diperoleh, sedangkan nomor telepon wartawan yang digunakan untuk menghubungi PPTK disebut telah diblokir.
Belum diperolehnya tanggapan tersebut membuat sejumlah pertanyaan penting masih menunggu jawaban, termasuk alasan papan proyek tidak dipasang secara terbuka dan bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
Informasi yang dihimpun media juga menyebutkan bahwa proyek tersebut berkaitan dengan pokok pikiran (pokir) Syauqi Futaqi, M.M., anggota DPRK Bireuen dari Partai Golkar. Keterangan mengenai asal-usul usulan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan.
Publik Berhak Mengawasi Uang Negara Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, kewajiban dan tata cara penyampaian informasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus merujuk pada regulasi pengadaan yang berlaku serta ketentuan kontrak dan instansi terkait.
Karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, PPTK, konsultan pengawas, dan pihak pelaksana perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai temuan tersebut.
Anggaran proyek berasal dari uang publik. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
Masyarakat kini menunggu klarifikasi resmi: mengapa papan informasi proyek ditemukan tersandar di belakang bangunan, dan apakah pelaksanaan rehabilitasi Puskesmas Simpang Mamplam telah sesuai dengan spesifikasi serta ketentuan yang berlaku.( samsul)