BIREUEN — LensaAceh.id - Aktivitas pengambilan batu gunung atau batu gajah di kawasan Gampong Batee Ilik dan Gampong Meurah, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, menjadi sorotan masyarakat. Material tersebut diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan empat paket proyek pengendalian banjir Sungai Krueng Samalanga yang bersumber dari APBN dengan total anggaran sekitar Rp50,3 miliar.
Sejumlah warga mengkhawatirkan aktivitas penambangan di sekitar kawasan sungai, terutama ketika curah hujan tinggi dan debit air meningkat. Mereka meminta aparat penegak hukum (APH) dan instansi teknis terkait turun langsung untuk memeriksa legalitas kegiatan serta dampaknya terhadap lingkungan.
“Kami yang tinggal di tepi sungai selalu khawatir dan trauma ketika hujan deras dan debit air naik, apalagi setelah mengalami banjir sebelumnya,” ujar seorang warga Gampong Meurah yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain itu dikatakanya, pengambilan matreal sudah merambah kedalam kawasan sugai," batu yang ada didalam sugai juga sudah diambil oleh mereka, bagaimana kandisi sugai sekarang, silahkan lihat sediri, bagaimana, tuturnya
Tiga Perusahaan Tercatat Memiliki Izin
Berdasarkan data perizinan yang dihimpun media ini, terdapat tiga perusahaan yang tercatat memiliki izin usaha pertambangan (IUP) komoditas pasir dan batu di kawasan Samalanga.
Pertama, CV Krueng Batee Meurah, dengan IUP Eksplorasi Nomor 540/DPMPTSP/590/IUP-EKS./2024 seluas 3,27 hektare di Gampong Meurah. Izin tersebut tercatat berlaku hingga 14 Mei 2026 sehingga status perpanjangan atau perubahan izinnya perlu dikonfirmasi.
Kedua, CV Funu Nuru Indah, dengan IUP Operasi Produksi Nomor 540/DPMPTSP/229/IUP-OP1./2025 seluas 1,13 hektare di Gampong Meurah, yang tercatat berlaku hingga 23 Januari 2027.
Ketiga, CV Cahaya Berkah, dengan IUP Operasi Produksi Nomor 540/DPMPTSP/508/IUP-OP./2025 seluas 5,67 hektare di Gampong Batee Ilik, yang tercatat berlaku hingga 15 April 2027.
Meski demikian, kepemilikan izin tidak otomatis membuktikan bahwa setiap aktivitas pengambilan material telah sesuai ketentuan. Jenis komoditas, titik koordinat, batas wilayah izin, dan tahapan kegiatan pertambangan harus diperiksa berdasarkan dokumen resmi serta kondisi lapangan.
Berdasarkan pantauan media ini di lokasi pada Kamis (29/10/2026), terdapat aktivitas pengambilan material berupa batu gajah di kawasan Gampong Batee Ilik dan Gampong Meurah.
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian aktivitas di lapangan dengan izin yang tercatat, termasuk siapa pihak yang melakukan pengambilan material, apakah lokasi tersebut masuk wilayah izin perusahaan, serta apakah jenis material yang diambil sesuai dengan ketentuan perizinan.
Persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh. Data yang tersedia belum cukup untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak tanpa izin atau berada di luar wilayah pertambangan yang sah.
Selain itu, status IUP Eksplorasi CV Krueng Batee Meurah yang tercatat berakhir pada 14 Mei 2026 perlu diklarifikasi kepada instansi penerbit izin, termasuk kemungkinan adanya perpanjangan atau perubahan status perizinan.
Dengan nilai empat paket proyek pengendalian banjir mencapai sekitar Rp50,3 miliar, asal-usul material yang digunakan menjadi aspek penting untuk diperiksa.
APH dan instansi teknis terkait perlu menelusuri dokumen asal material, legalitas lokasi pengambilan, bukti pengangkutan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta dokumen pelaksanaan kontrak.
Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah material batu gajah yang digunakan dalam pekerjaan proyek berasal dari sumber yang sah dan memenuhi ketentuan pengadaan serta persyaratan teknis pekerjaan.
Apabila ditemukan indikasi pengambilan material di luar wilayah izin, ketidaksesuaian dokumen, atau pelanggaran ketentuan pertambangan, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing instansi.
Masyarakat berharap APH tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga melakukan verifikasi langsung terhadap aktivitas pengambilan batu gajah di kedua gampong tersebut.
Pengawasan diperlukan untuk memastikan kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan, memperburuk kondisi sungai, maupun meningkatkan risiko bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir.
Hingga berita ini ditangang, dugaan ketidaksesuaian aktivitas penambangan dan legalitas sumber material masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Karena itu, klarifikasi dari perusahaan terkait, kontraktor pelaksana proyek, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta instansi penerbit izin. Media ini juga mencoba menghubungi fia telpon saluler untuk mengklarifikasi kepada sejumlah pengusaha tambang, namum belum ada jawaban.
Proyek pengendalian banjir bernilai puluhan miliar rupiah harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Legalitas material, mutu pekerjaan, dan keselamatan masyarakat tidak boleh diabaikan dalam proyek yang bertujuan mengurangi risiko bencana. (Adli)