BIREUEN – Pembangunan saluran air di Gampong Ujong Blang Aron, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, menjadi sorotan setelah kondisi fisik beton terlihat kasar dan keropos pada sejumlah bagian. Selain itu, papan informasi proyek tidak terlihat di lokasi, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai spesifikasi pekerjaan, sumber anggaran, dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Berdasarkan dokumentasi lapangan yang diterima LensaAceh.id, sejumlah bagian dinding saluran menunjukkan permukaan yang tidak rata. Pada beberapa titik juga terlihat celah di bagian bawah struktur. Kondisi tersebut memerlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh konfirmasi resmi mengenai instansi penanggung jawab proyek, nilai kontrak, identitas kontraktor pelaksana, maupun jangka waktu pengerjaan.
Seorang warga menyebut proyek tersebut berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen. Namun, informasi itu masih memerlukan verifikasi dari instansi terkait.
Mutu Konstruksi Perlu Diperiksa
Kondisi beton yang tampak keropos menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Meski demikian, tampilan fisik semata belum cukup untuk memastikan apakah struktur saluran mengalami penurunan mutu atau tidak memenuhi standar teknis.
Pemeriksaan oleh tenaga ahli diperlukan untuk mengetahui penyebab kondisi tersebut, tingkat kerusakan, serta dampaknya terhadap kekuatan dan ketahanan konstruksi.
Instansi yang berwenang juga perlu memastikan apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai gambar perencanaan, spesifikasi teknis, volume kontrak, dan ketentuan mutu yang berlaku. Apabila dipersyaratkan dalam kontrak, hasil pengujian material dan dokumen pengawasan dapat menjadi bagian dari bahan evaluasi.
Hasil pemeriksaan tersebut penting untuk menentukan apakah diperlukan perbaikan atau tindakan lain sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
Papan Informasi Proyek Jadi Pertanyaan
Selain kondisi fisik bangunan, tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi turut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Informasi mengenai nama kegiatan, sumber pendanaan, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, dan masa pelaksanaan diperlukan agar publik dapat mengetahui proyek yang sedang dikerjakan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin melalui Pasal 28F UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, instansi penanggung jawab perlu memberikan penjelasan mengenai identitas proyek serta mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat. Tidak terlihatnya papan informasi di lokasi saat dokumentasi diambil belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran, sehingga kondisi tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut.
PUPR dan Pelaksana Diharapkan Berikan Penjelasan
Kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab menjadi penting agar pertanyaan publik dapat dijawab berdasarkan data. Jika proyek tersebut berada di bawah kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Bireuen, instansi terkait diharapkan menjelaskan status pekerjaan, nilai anggaran, identitas kontraktor, serta proses pengawasan yang telah dilakukan.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian dengan kontrak atau spesifikasi teknis, tindak lanjut perlu dilakukan sesuai ketentuan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan anggaran, pemeriksaan dapat diteruskan kepada aparat pengawasan internal pemerintah atau lembaga berwenang sesuai tugas dan kewenangannya.
Pembangunan infrastruktur publik tidak hanya dinilai dari penyelesaian fisik, tetapi juga dari fungsi, kualitas, keamanan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, LensaAceh.id belum memperoleh konfirmasi resmi mengenai instansi pemilik proyek, nilai anggaran, kontraktor pelaksana, serta hasil pemeriksaan mutu pekerjaan saluran air di Gampong Ujong Blang Aron.
Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Dinas PUPR Kabupaten Bireuen, pengawas pekerjaan, kontraktor pelaksana, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan keterangan guna melengkapi pemberitaan secara berimbang dan berdasarkan fakta. (Samsul)