ACEH UTARA – Transparansi penggunaan anggaran tahun 2026 di SMP Negeri 1 Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, papan informasi anggaran terlihat terpasang di ruang kantor sekolah, tetapi kolom rincian anggarannya justru tidak terisi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan pihak sekolah dalam menyampaikan informasi penggunaan dana pendidikan tahun anggaran 2026 kepada publik.
Papan transparansi seharusnya menjadi sarana informasi bagi masyarakat dan wali murid untuk mengetahui pengelolaan anggaran sekolah. Namun, jika papan sudah terpasang tanpa mencantumkan rincian anggaran, tujuan keterbukaan informasi tersebut patut dipertanyakan.
Pemasangan papan informasi saja tidak cukup apabila data yang dibutuhkan masyarakat tidak dicantumkan. Informasi mengenai sumber dana, besaran anggaran, serta penggunaannya perlu disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik berhak mempertanyakan mengapa informasi anggaran tahun 2026 belum tercantum pada papan yang berada di ruang kantor sekolah tersebut.
Apakah pihak sekolah belum memperbarui data, belum menyiapkan rincian anggaran, atau ada kendala lain? Kepala SMP Negeri 1 Nisam Antara perlu memberikan penjelasan agar persoalan ini tidak terus menimbulkan tanda tanya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara diminta melakukan pengecekan langsung serta memastikan pengelolaan dana sekolah tahun 2026 dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan tidak cukup hanya melalui laporan administrasi. Kondisi di lapangan juga perlu diperiksa, termasuk kelengkapan informasi anggaran dan kesesuaiannya dengan dokumen resmi sekolah.
Masyarakat tidak boleh dibiarkan bertanya-tanya mengenai pengelolaan dana pendidikan. Keterbukaan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan.
Hingga berita ini disusun, perlu dimintakan klarifikasi dari pihak sekolah dan dinas terkait mengenai alasan tidak tercantumnya rincian anggaran tahun 2026 pada papan informasi tersebut.
Jangan sampai papan transparansi hanya menjadi pajangan di ruang kantor, sementara informasi anggaran yang dibutuhkan masyarakat justru tidak tersedia. Dinas Pendidikan Aceh Utara harus memastikan persoalan ini mendapat penjelasan dan tindak lanjut yang jelas. (Samsul)