Bireuen | Lensaaceh.id - Aktivitas tambang pasir dan batu (sirtu) ilegal di sungai gampong Lawang Peudada yang bebas beroperasi dan seakan kebal hukum. lemahnya pengawasan serta dugaan adanya oknum kuat atau pihak tertentu yang membekingi kegiatan tersebut.
Pantauan Media ini di lokasi menunjukkan adanya aktivitas penambangan pasir dan batu (sirtu) ilegal di sepanjang sungai, di gampong Lawang Kecamatan Peudada kabupaten Bireuen, yang telah berlangsung lama. Aktivitas ini nyaris tanpa hambatan., pasir diangkut secara rutin, dan tidak tampak adanya tindakan penertiban dari instansi terkait maupun aparat penegak hukum (APH) di wilayah hukum Bireuen.
"Sudah bertahun-tahun beroperasi lokasi Penambangan Pasir dan Batu (sirtu), dan lokasi tambang tersebut dikelola langsung oleh Kepala Desa ( keuchik ). Lokasi tersebut tidak pernah disentuh hukum. Seolah-olah kebal,” ujar salah seorang warga setempat kepada wartawan, Selasa 22 September 2026.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran sistematis, bahkan indikasi perlindungan oleh oknum tertentu yang memiliki kekuasaan demi kepentingan ekonomi.
Bahkan yang mengherankan lagi truk pengangkut tambang ilegal tersebut bebas keluar masuk melalui jalan utama di samping Mapolsek Peudada.
“Kalau tidak ada yang membekingi, mustahil tambang ilegal bisa bertahan selama ini,” ungkap warga lainnya.
Diduga Langgar Banyak Aturan
Aktivitas tambang pasir dan batu ( sirtu) di desa Lawang Kecamatan Peudada diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
Pasal 158 :
Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 109 :
Usaha tanpa izin lingkungan dapat dipidana penjara hingga 3 tahun dan denda Rp3 miliar.
PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Setiap kegiatan tambang wajib memiliki IUP, IUPK, atau SIPB, termasuk dokumen lingkungan.
KUHP Pasal 55 dan 56
Mengatur pihak-pihak yang turut serta, membantu, atau membiarkan terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Aparat Wilayah Hukum Bireuen Dipertanyakan
Minimnya penindakan menimbulkan pertanyaan serius terhadap kinerja aparat penegak hukum dan instansi pengawas. Publik mendesak agar tidak hanya pelaku di lapangan yang diperiksa, tetapi juga pihak-pihak tertentu yang diduga melakukan pembiaran penambangan ilegal tersebut.
Lebih jauh, muncul dugaan adanya asas manfaat yang diterima oknum tertentu, baik dari unsur pemerintah maupun aparat, sehingga aktivitas ilegal ini terus berjalan mulus tanpa hambatan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan ke lokasi tambang tidak membuahkan hasil. Setiap kali media datang, pemilik atau penanggung jawab tambang tidak berada di tempat dan terkesan menghindar dari awak media. Bahkan telephon selular nya tidak diangkat dan pesan singkat melalui WhatsApp juga tidak di balas.
Tuntutan Publik
Masyarakat Kabupaten Bireuen menuntut :
Penutupan segera tambang pasir dan pasir ilegal digampong Lawang Kecamatan Peudada kabupaten Bireuen provinsi Aceh.
Penegakan hukum tanpa tebang pilih
Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga membekingi
Transparansi Pemerintah Daerah dan APH
Jika dibiarkan, praktik ilegal ini dikhawatirkan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga meruntuhkan wibawa hukum dan kepercayaan publik terhadap Negara.
Hingga berita ini diterbitkan belum mendapat jawaban dari pengelola ( keuchik ) gampong Lawang kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, untuk menjaga keseimbangan pemberitaan redaksi membuka ruang hak jawab dalam memberikan klarifikasi
Dengan UU Pers No.40 Tahun 1999, Mengacu Ke Pasal 5 Ayat ( 2 ) UU Pers, Pers Wajib Melayani Hak Jawab. (Sam)